Minimnya Keterlibatan BPOM dalam Pengawasan Program MBG Memicu Kasus Keracunan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi untuk membantu masyarakat mendapatkan asupan gizi yang cukup merupakan langkah positif dalam upaya menanggulangi masalah gizi buruk. Namun, belakangan ini program MBG justru menuai sorotan tajam karena maraknya kasus keracunan makanan yang dialami oleh peserta program. Salah satu faktor utama yang diduga menjadi penyebab adalah minimnya keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan dalam program ini.
Peran Vital BPOM dalam Pengawasan Program Makanan
BPOM merupakan lembaga yang memiliki tugas penting untuk memastikan setiap makanan yang beredar di masyarakat aman, layak konsumsi, dan memenuhi standar kesehatan. Keterlibatan BPOM sangat krusial dalam program MBG agar bahan makanan yang disiapkan dan didistribusikan tidak mengandung bahan berbahaya, terkontaminasi, atau sudah melewati masa kedaluwarsa.
Namun, dalam pelaksanaan program MBG, pengawasan dari BPOM tampak kurang maksimal. Banyak laporan menyebutkan bahwa sebagian besar makanan yang disalurkan tidak melalui pemeriksaan atau uji kelayakan dari BPOM, sehingga potensi risiko kesehatan bagi penerima program menjadi sangat tinggi.
Kasus Keracunan yang Semakin Marak
Data dari berbagai daerah menunjukkan peningkatan signifikan kasus keracunan akibat konsumsi makanan dari program MBG. Gejala yang dialami peserta mulai dari mual, muntah, diare, hingga keracunan parah yang membutuhkan penanganan medis intensif. Kasus-kasus ini tentu sangat memprihatinkan dan mencoreng tujuan mulia program MBG yang seharusnya menjadi solusi bagi masalah gizi buruk.
Baru baru ini terdapat kasus keracunan pada program MBG yang menyebabkan 233 siswa TK hingga SMA di Kota Bogor mengalami keracunan. Hasil laboratorium menyatakan bahwa terdapat kontaminasi bakteri Salmonella dan E.coli dalam 2 menu yang disajikan yaitu telur ceplok bumbu barbeque dan tumis tahu toge.
Faktor Minimnya Pengawasan BPOM
Minimnya pengawasan BPOM dalam program MBG bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
- Kurangnya koordinasi antara BPOM dan instansi pelaksana program di tingkat daerah, sehingga pengawasan tidak menyeluruh.
- Terbatasnya sumber daya dan kapasitas BPOM untuk memantau ribuan titik distribusi makanan dalam program.
- Pelaku pengadaan makanan yang kurang patuh pada prosedur pengujian dan sertifikasi keamanan pangan.
- Proses distribusi yang tergesa-gesa tanpa prosedur kontrol mutu yang ketat.
Langkah Perbaikan yang Mendesak
Untuk memastikan program MBG benar-benar bermanfaat tanpa menimbulkan risiko kesehatan, perlu ada langkah-langkah konkret seperti:
- Meningkatkan peran dan keterlibatan BPOM dalam pengawasan dan pengujian makanan yang disiapkan untuk program MBG.
- Memperbaiki sistem koordinasi antar instansi agar ada sinergi pengawasan mulai dari produsen, pengolah, hingga distributor makanan.
- Menerapkan prosedur standar pengadaan makanan bergizi yang ketat dan transparan.
- Memberikan edukasi dan pelatihan kepada pelaku usaha makanan tentang pentingnya keamanan pangan.
- Mengaktifkan mekanisme pengaduan masyarakat yang cepat dan responsif terkait kasus keracunan.
Penutup
Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi besar untuk membantu masyarakat mengatasi masalah gizi. Namun, tanpa pengawasan yang ketat dari BPOM dan lembaga terkait, risiko keracunan yang kini semakin marak akan terus membayangi keberhasilan program tersebut. Demi kesehatan masyarakat, pengawasan kualitas makanan dalam program MBG harus menjadi prioritas utama agar tujuan mulia ini dapat tercapai secara aman dan efektif.
